•   Sektor Air Limbah
  •   Sektor Air Bersih
  •   Sektor Properti
  •   Sektor Ketahanan Pangan
  •   Sektor Transportasi
  •   Sektor Rekreasi & Pariwisata
  •   Sektor Utilitas
Sektor Air Limbah
Meningkatnya arus pembangunan kota besar memberikan dampak yang besar pada pertumbuhan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk tersebut selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan di berbagai sektor penunjang kehidupan lainnya seperti sektor pemukiman dan perumahan yang tumbuh semakin cepat.Perkembangan sektor pemukiman dan perumahan tersebut menuntut adanya pembangunan infrastruktur dasar pelayanan publik yang lebih baik. Kurangnya prasarana lingkungan seperti infrastruktur air bersih dan sistem sanitasi, penyediaan rumah, dan transpotasi yang baik untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan kota menyebabkan timbulnya masalah di perkotaan.
Lebih dari 90% air limbah domestik saat ini dibuang ke badan air publik (sungai dan laut) atau bawah tanah melalui septic tank tanpa diolah. Hal ini menyebabkan memburuknya kualitas air dari air permukaan dan juga air tanah. Dikarenakan buruknya kualitas air dari air permukaan, sumber penyediaan air harus didapatkan dari daerah terpencil di luar DKI Jakarta yang dapat menyebabkan tingginya tariff air dan ekstrasi air tanah yang berlebihan, yang dianggap sebagai penyebab utama penurunan tanah dalam skala besar di wilayah tersebut.Terlebih lagi, buruknya kualitas air juga menyebabkan penyakit yang ditularkan melalui air pada wilayah tersebut.
Pengambilan air tanah di DKI Jakarta menyebabkan 40% dari luas total Kota Jakarta mengalami penurunan muka tanah pada level muka air laut atau di bawahnya. Hal ini mengarah pada peningkatan terjadinya banjir.Drainase untuk grey water dan kontaminan air dari fasilitas sanitasi meluap saat terjadi banjir dan hal ini menyebabkan kondisi kurang sehat.Diperkirakan juga penurunan tanah menyebabkan level air tanah bertambah tinggi relatif terhadap muka tanah dan bertambahnya kemungkinan kontaminasi air tanah dari septic tank yang mana terjadi melalui infiltrasi air limbah ke bawah tanah dan dari sungai yang tercemar berat.Karakteristik air limbah domestik (meliputi black water dan grey water yang berasal dari dapur dan kamar mandi) yang berasal dari buangan rumah.
  Unduh Dokumen
  • Landasan Hukum
  • Prospek Investasi
  • Konsep Investasi
  • Kebutuhan Investasi
  • Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  • Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
  • Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 37 tahun 2003 tentang Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan.
  • Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 110 tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Air Pada Sumber Air
  • Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 111 tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuagan Air Limbah ke Air atau Sumber Air.
  • Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 112 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
  • Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 52 tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel.
  • Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 58 tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit.
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
  • Peraturan MEnteri Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
  • Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkugan Hidup.
  • Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
  • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan Strategis Air Limbah. or 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pengelolaan limbah cair domestik di Provinsi DKI Jakarta, secara umum terbagi menjadi 2 (dua) sistem, yaitu ; sistem terpusat (off-site) atau perpipaan terpusat (off- site) dan sistem setempat (on-site) . Berdasarkan Master Plan JICA tahun 2011 sistem perpipaan (off-site) sampai dengan tahun 2012, DKI Jakarta baru mencapai 2 persen, penggunaan septic tank sebagai sistem sanitasi setempat sebanyak 71%. Sedangkan cakupan pelayanan penggunaan instalasi pengolahan air limbah individual adalah sebesar 16% untuk gedung-gedung tinggi dan kondisi penduduk yang mempunyai sistem sanitasi buruk pada lokasi slum area adalah sebesar 11% dari jumlah penduduk. Tahapan dan target pengembangan pelayanan pengelolaan air limbah sistem perpipaan di Provinsi DKI Jakarta adalah:
- Jangka Pendek, target 20 % pada tahun 2020
- Jangka menengah, tatrget 40 % pada tahun 2030
- Jangka panjang, target 80 % pada tahun 2050

Sedangkan tahapan dalam pengelolaan sistem setempat adalah:
- Menghilangkan BAB terbuka pada tahun 2014
- Melaksanakan penyedotan tinja secara reguler, dengan target 100 % pada daerah yang belum terlayani oleh sistem perpipaan pada tahun 2050
- Melaksanakan penggantian septic tank konvensional menjadi septic tank modern, dengan target pencapaian 100% pada tahun 2050.
Proyek-proyek yang diusulka pada Master plan 2012 akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap berikut ini:
Secara umum kebijakan umum bidang sanitasi di DKI Jakarta tidak terlepas dari Kebijakan Daerah (Propinsi) dan Pusat, meskipun dalam batas-batas tertentu belum seluruh kebijakan dapat diterapkan, karena adanya berbagai kendala. Diperlukan pembuatan kebijakan di DKI Jakarta yang lebih mengena kepada inti permasalahan dari pengelolaan air limbah, komitmen dari pemerintah daerah terhadap pembangunan di bidang sanitasi dan pengalokasian anggaran setiap tahunnya untuk mendukung terselenggaranya pengelolaan sanitasi dengan baik dan terukur. Selain itu juga diperlukan suatu kelompok kerja sanitasi khusus yang bertanggung jawab untuk menangani pengelolaan sanitasi yang didukung dengan regulasi lokal yang mengatur pengelolaan air limbah domestik permukiman.
Dalam upaya pengembangan prasarana dan sarana air limbah yang baik pemerintah telah menetapkan akses di DKI Jakarta melalui sistem setempat/komunal (on-site); serta untuk kawasan perkotaan metropolitan dan besar menggunakan sistem terpusat (off-site).Salah satu permasalahan yang terjadi yaitu pembangunan perumahan terutama diperkotaan yang semakin merajalela.Namun kebijakan pemerintah khususnya pemerintah DKI Jakarta terhadap pengelolaan air limbah perumahan yang dibangun belum maksimal. Pemerintah seharusnya memasukkan klausul khusus didalam kebijakan pengelolaan air limbah perumahan yang dibangun untuk mendorong pengembang membuat tangki septik yang ideal, membangun jaringan IPAL Komunal, serta mengelola gas-gas rumah kaca yang terbentuk (Karbondioksida (CO2), Metan (CH4) dan Nitrogen oksida (N2O), karena salah satu penyumbang terbesar gas-gas rumah kaca tersebut adalah dari sektor air limbah ini.
Pembiayaan merupakan salah satu kendala besar dalam pengelolaan air limbah karena membutuhkan biaya yang besar, sehingga sering berbenturan dengan kebutuhan yang lain pada saat di bahas pada tingkat lembaga eksekutif dan legislatif, untuk itu diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada lembaga eksekutif dan legislatif mengenai pentingnya penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman, agar pembiayaan dalam pengelolaan air limbah ini tidak terpinggirkan.
Selain pembiayaan dari pemerintah baik pusat, propinsi dan daerah juga harus didorong peningkatan dan fasilitasi kerjasama dengan swasta. Dari segi operasional pemberian dana stimulan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah juga dapat mendorong mobilisasi dana swadaya masyarakat.
Dari tahun 2013 dimana konstruksi diharapkan untuk mulai untuk proyek pengembangan sewerage jangka pendek, menengah dan panjang dan proyek pengembangan pengolahan lumpur on-site, perkiraan total biaya pembangunan yang modalnya harus diinvestasikan dan dibiayai hingga tahun 2050, yang merupakan tahun pembangunan jangka panjang.
Total Biaya Modal Investasi yang diperlukan untuk Proyek Pembangunan Sewerage Lumpur On-site Jangka Pendek, Menengah dan Panjang
Penggantian Fasilitas(2013-2050) Unit: Dalam Juta Rupiah
Total Biaya Modal Investasi yang diperlukan untuk Proyek Pengembangan Pengolahan Lumpur On-site Jangka Pendek, Menengah dan Panjang
Fasilitas Pengganti(2013-2050) Unit: Dalam Juta Rupiah
Realisasi Investasi
Tahun 2017
PMA
Triwulan 1 : $ 900.000.000
Triwulan 2 : $ 2.001.000.000
Triwulan 3 : $ 3.156.000.000
PMDN
Triwulan 1 : Rp 11.800.000.000.000
Triwulan 2 : Rp 22.000.000.000.000
Triwulan 3 : Rp 32.600.000.000.000
Tahun 2016
PMA : $ 3.398.222.100
PMDN : Rp 12.216.892.800.000
Tahun 2015
PMA : $ 3.619.392.500
PMDN : Rp 15.512.725.000.000
Realisasi Investasi
Tahun 2017
PMA
Triwulan 1 : $ 900.000.000
Triwulan 2 : $ 2.001.000.000
Triwulan 3 : $ 3.156.000.000
PMDN
Triwulan 1 : Rp 11.800.000.000.000
Triwulan 2 : Rp 22.000.000.000.000
Triwulan 3 : Rp 32.600.000.000.000
Tahun 2016
PMA : $ 3.398.222.100
PMDN : Rp 12.216.892.800.000
Tahun 2015
PMA : $ 3.619.392.500
PMDN : Rp 15.512.725.000.000
Berita Terkini
12
October 2017
Peresmian Mal Pelayanan Publik Pemerintah DKI Jakarta New
12
October 2017
Peresmian Mal Pelayanan Publik Pemerintah DKI Jakarta New
01
April 2017
E-Signature dan Layanan Prioritas
01
April 2017
E-Signature dan Layanan Prioritas
01
October 2016
IMB 3.0
01
October 2016
IMB 3.0
01
October 2016
Aplikasi Pemesanan AJIB (Smartphone)
01
October 2016
Aplikasi Pemesanan AJIB (Smartphone)
01
October 2016
AJIB (Mobil)
01
October 2016
AJIB (Mobil)
Investasi di DKI Jakarta
Prosedur Investasi
Prosedur Investasi
Peluang Investasi
Peluang Investasi
Alasan Untuk Investasi Di Jakarta
Alasan Untuk Investasi Di Jakarta
Statistik
Statistik
Realisasi Investasi
Tahun 2017
PMA
Triwulan 1 : $ 900.000.000
Triwulan 2 : $ 2.001.000.000
Triwulan 3 : $ 3.156.000.000
PMDN
Triwulan 1 : Rp 11.800.000.000.000
Triwulan 2 : Rp 22.000.000.000.000
Triwulan 3 : Rp 32.600.000.000.000
Tahun 2016
PMA : $ 3.398.222.100
PMDN : Rp 12.216.892.800.000
Tahun 2015
PMA : $ 3.619.392.500
PMDN : Rp 15.512.725.000.000
Realisasi Investasi
Tahun 2017
PMA
Triwulan 1 : $ 900.000.000
Triwulan 2 : $ 2.001.000.000
Triwulan 3 : $ 3.156.000.000
PMDN
Triwulan 1 : Rp 11.800.000.000.000
Triwulan 2 : Rp 22.000.000.000.000
Triwulan 3 : Rp 32.600.000.000.000
Tahun 2016
PMA : $ 3.398.222.100
PMDN : Rp 12.216.892.800.000
Tahun 2015
PMA : $ 3.619.392.500
PMDN : Rp 15.512.725.000.000
Berita Terkini
12
October 2017
Peresmian Mal Pelayanan Publik Pemerintah DKI Jakarta New
12
October 2017
Peresmian Mal Pelayanan Publik Pemerintah DKI Jakarta New
01
April 2017
E-Signature dan Layanan Prioritas
01
April 2017
E-Signature dan Layanan Prioritas
01
October 2016
IMB 3.0
01
October 2016
IMB 3.0
01
October 2016
Aplikasi Pemesanan AJIB (Smartphone)
01
October 2016
Aplikasi Pemesanan AJIB (Smartphone)
01
October 2016
AJIB (Mobil)
01
October 2016
AJIB (Mobil)
Investasi di DKI Jakarta
Prosedur Investasi
Prosedur Investasi
Peluang Investasi
Peluang Investasi
Alasan Untuk Investasi Di Jakarta
Alasan Untuk Investasi Di Jakarta
Statistik
Statistik
SETIA #MelayaniJakarta
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA
Jl. Kebon Sirih No. 18 Blok H Lt 18, Jakarta Pusat
Hubungi Kami:
  Call Center:
Ikuti Kami:
Copyright © 2017
DPMPTSP Provinsi DKI JAKARTA