PTSP | Antrian

Antrian Online - PTSP Provinsi DKI Jakarta

Peringatan!

Harap dibaca Syarat dan Ketentuan sebelum melakukan antrian!

Dengan menekan tombol "Daftar" dibawah, anda telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pendaftaran Antrian Online di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta

Antrian Hari Ini

Lokasi
Kota Administrasi Jakarta Pusat	Lihat
Kota Administrasi Jakarta Barat	Lihat
Kota Administrasi Jakarta Selatan	Lihat
Kota Administrasi Jakarta Timur	Lihat
Kota Administrasi Jakarta Utara	Lihat
Kabupaten Kepulauan Seribu	Lihat

Antrian Online - Mal Pelayanan Publik

Peringatan!

- Antrian Online ini berlaku untuk Konsultasi PTSP dan permohonan diluar perizinan yang dikeluarkan DPMPTSP.
- Antrian yang didaftarkan hari ini adalah antrian untuk esok hari, pastikan Anda tidak salah dalam pemilihan tanggal Antrian.
- Pemohon diwajibkan datang sebelum pukul 12.00 WIB, Pemohon yang datang melebihi pukul 12.00 WIB tidak diperbolehkan untuk memasuki gedung Mal Pelayanan Publik.
- Pemohon yang hadir adalah pemohon yang tertera pada antrian ini dan tidak dapat diwakilkan.
Syarat pengajuan, pemohon harus dengan keadaan SEHAT, tidak demam, tidak batuk, flu, dan sebagainya. Terima kasih.

Pendahuluan

Pemohon harus dengan keadaan SEHAT, tidak demam, tidak batuk, flu, dan sebagainya. Anda harus membaca, memahami, menerima dan menyetujui semua persyaratan dan ketentuan ini sebelum menggunakan aplikasi dan/atau menerima konten yang terdapat di dalamnya. Dengan mengakses atau menggunakan situs ptsp.jakarta.go.id, Pengguna dianggap telah memahami dan menyetujui seluruh isi dalam syarat dan ketentuan di bawah ini. Syarat dan ketentuan dapat diubah atau diperbaharui sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Perubahan syarat dan ketentuan akan segera berlaku setelah dicantumkan di dalam situs ptsp.jakarta.go.id. Jika Pengguna merasa keberatan terhadap syarat dan ketentuan yang kami ajukan dalam Perjanjian ini, maka kami anjurkan untuk tidak menggunakan situs ini.

Pemohon Langsung

Pemohon langsung adalah pemohon yang secara langsung terkait dalam suatu usaha/ perusahaan.

Pemohon perizinan/ non perizinan perorangan yaitu pemilik atau penanggung jawab usaha/ perusahaan
Untuk badan usaha/ badan hukum, keoengurusan perizinan/ non perizinan boleh dikuasakan kepada karyawan perusahaan

	Pemilik Usaha (perorangan)	Penanggung Jawab Perusahaan (Badan Usaha/ Badan Hukum)	Karyawan
Persyaratan	Identitas Diri (KTP)	Identitas Diri (KTP) Pemohon yaitu direktur utama/ Direktur Apabila direktur utama memberikan kuasa kepada direktur, komisaris atau nama yang tertera pada akta pendirian / perubahan, pemberian kuasa harus dijelaskan dalam akta pendirian/ perubahan	Identitas Diri (KTP) ID Card Karyawan dan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan merupakan karyawan dari perusahaan tersebut dari direktur utama/ direktur

Pemohon TIDAK Langsung (DIKUASAKAN)

Pemohon tidak langsung adalah pemohon yang tidak ada hubungan langsung dalam suatu usaha/ perusahaan yang mengajukan permohonan. Persyaratan permohonan perizinan/ non perizinan tidak langsung yaitu:

Surat Kuasa (bermaterai) dari Pemolik/ Penanggung jawab (perorangan, badan usaha/ badan hukum) Unduh
Identitas Pemilik/ Penanggung jawab (perorangan, badan usaha/ badan hukum)
Identitas yang dikuasakan

ANTRIAN

Nomor identitas (NIK) dan data pada KTP harus sesuai dengan data yang didaftarkan. Jika ditemukan ketidakcocokan Nomor Identitas atau data yang didaftarkan, maka tidak akan dilayani petugas FO
Kehadira pemohon harus sesuai dengan waktu/ sesi yang telah ditentukan. Apabila pemohon datang tidak sesuai dengan waktu yang telah dtentukan, maka tidak akan dilayani oleh petugas FO
Apabila terdapat pemohon yang memilih klasifikasi tidak sesuai (pemohon langsung/ pemohon tidak langsung), maka tidak akan dilayani oleh petugas FO

PEMBLOKIRAN & SUSPEND

Pemohon yang tidak hadir selama 3 kali, maka NIK akan secara otomatis tersuspend selama 1 bulan dan tidak dapat melakukan pengurusan izin selama masa suspend tersebut
Pemohon yang ditemukan melakukan pemalsuan dokumen, NIK akan terblokir secara sistem dan tidak akan dapat melakukan permohonan perizinan secara online maupun manual.